Syarat & Ketentuan Layanan
Terakhir Diperbarui: 6 Juli 2026
Indeks Ketentuan
1. Penerimaan Ketentuan
Dengan mengakses, mendaftar, atau menggunakan platform MADANI (Manajemen Administrasi Digital Aparatur Insan Medis), Anda menyetujui untuk terikat oleh Syarat & Ketentuan ini. Jika Anda tidak menyetujui bagian apa pun dari ketentuan ini, Anda tidak diperkenankan menggunakan layanan kami.
2. Akun Tenant & Keamanan
Setiap rumah sakit atau klinik (Tenant) bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan informasi akun admin utama (Super Admin) mereka. Seluruh aktivitas yang terjadi di bawah akun tenant dianggap sebagai tindakan sah dari institusi tersebut. Tenant wajib segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan akun atau pelanggaran keamanan kepada tim MADANI.
3. Ketentuan Geofence & Biometrik
Layanan absensi online MADANI menggunakan data lokasi geografis (GPS Geofencing) dan verifikasi wajah (foto selfie/biometrik) untuk memastikan integritas data presensi pegawai medis. Tenant menyatakan bahwa mereka telah memiliki persetujuan tertulis dari masing-masing pegawai untuk merekam dan memproses data lokasi dan biometrik tersebut sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku.
4. Batasan Tanggung Jawab
Platform MADANI disediakan 'sebagaimana adanya' (as-is) tanpa jaminan ketersediaan tanpa gangguan. Kami tidak bertanggung jawab atas keputusan manajerial internal, kesalahan perhitungan payroll akibat kesalahan input data kehadiran oleh tenant, atau hilangnya data karena kelalaian pengguna atau bencana eksternal di luar kendali kami (Force Majeure).
5. Langganan & Pembatalan Layanan
Biaya langganan SaaS MADANI dihitung secara bulanan berdasarkan skala jumlah staf atau tipe rumah sakit tenant. Keterlambatan pembayaran biaya langganan melampaui batas toleransi 14 hari dapat mengakibatkan pembatasan atau penangguhan akses database tenant sementara waktu hingga kewajiban diselesaikan.
Dengan melanjutkan penggunaan platform ini, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan layanan di atas. Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada hukum Republik Indonesia.